DITUNGGU BAPAK DI KANTOR, PENTING ..
Catatan Asro Kamal Rokan
HUJAN membasahi Jakarta, akhir 1992. Sisanya masih menetes dari daun-daun pohon besar di halaman Harian Merdeka, Jl AM Sangaji, Jakarta Pusat. Saya tiba di kantor dari suatu acara, memarkirkan sepeda motor di bawah pohon besar itu. Tetesan air menyentuh baju yang berkeringat.
Sampai di kantor redaksi lantai dua, Sekretaris Redaksi menyerahkan secarik kertas catatan telepon. Membaca catatan telepon — saat itu telepon genggam belum ada, komunikasi melalui telepon kantor yang dicatat Sekretaris Redaksi — dada saya berdebar kencang. Masalah besar sedang berada di hadapan. Saya baca lagi isi catatan telepon: Penting. Ditunggu Bapak Habibe di ruangannya pukul 17.00. Jangan tidak datang.
Ini tidak biasa. Biasanya, Pak Roem Hussain, staf Humas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengabarkan Pak Habibie akan beri keterangan pers di ruang kerjanya. Tapi kali ini ada kosa kata “penting”.
Dugaan saya, ini tentang Tajuk Rencana. Hari itu, Kamis (3 Desember 1992) Tajuk Rencana Merdeka menulis dengan judul “Idealnya, Habibie Jangan Jadi Wapres.” Dalam pikiran saya, Pak BJ Habibie tentu marah besar, karena itulah saya dipanggil. Pak Habibie tentu tidak tahu bahwa tajuk itu saya yang tulis, namun melalui saya Pak Habibie mungkin akan menyampaikan pesannya, atau kemarahanya.
Sebagai redaktur Iptek dan Sosbud – yang juga salah seorang penulis tajuk — saya sering ke ruangan Menristek/Kepala BPPT itu menanyakan soal-soal pesawat terbang produksi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), tapi lebih banyak soal politik.
Situasi politik menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), empat bulan mendatang, Maret 1993, mulai panas. Terjadi polarisasi antara “Kelompok Merah-Putih” dengan “Kelompok Hijau Royo-royo”. Pak Habibe, yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), salah satu pusat pertarungan itu.
Kepercayaan Presiden Soeharto, yang menugaskannya sebagai sipil pertama Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar, serta banyaknya tokoh-tokoh ICMI di DPR/MPR, sangat memungkinkan Pak Habibie menjadi Wakil Presiden. Banyaknya jumlah orang ICMI di parlemen menimbulkan kesan “penghijauan”, ada juga menyebutnya “Ijo Royo-royo”, bahkan ada yang memplesetkan, “Ijo Loyo-loyo.”
Tajuk Merdeka menyoroti peran Pak Habibie sebagai tokoh sentral Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT Il), yang menekankan pembangunan sumber saya manusia (SDM) dan teknologi. Konsep – yang mengurangi peran sumber daya alam — ini harus lolos dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Sidang Umum MPR, Maret 1988. Itulah alasan Pak Habibie memasukkan banyak teknokrat di DPR/MPR — yang sebagian di antaranya orang-orang ICMI — agar ide pembangunan SDM dan Iptek, mulus menjadi GBHN.
Tajuk Merdeka menulis, negara-negara maju menempatkan sumber daya manusia dan teknologi menjadi prioritas utama mendorong kemajuan ekonominya. Menurut data, dari seluruh penduduk AS, 2,8 persen di antaranya menquasai teknologi canggih. Jepang 1,5 persen, Jerman 2,8 persen, sehingga negara-negara tersebut menempatkan dirinya sebagai raksasa dunia harini.
Indonesia akan mengalami ledakan jumlah penduduk pada abad mendatang. Menurut data Bank Dunia, pada abad mendatang diperkirakan dua sampai tiga kali lipat jumah penduduk dunia. Jika penduduk Indonesia saat ini berjumlah 182 juta, maka itu artinya penduduk negeri ini mencapai setengah milyar lebih. Jika hanya bertumpu pada SDA, bukan pada SDM dan Iptek, betapa beratnya beban masa depan bangsa ini.
Atas dasar itulah, tajuk Merdeka perpandangan, Pak Habibie sebaiknya fokus membangun sumber daya manusia dan Iptek, bukan bertarung untuk Wakil Presiden yang cenderung sebagai “ban serap”. Bangsa ini harus menata dirinya ke depan. Pembangunan SDM dan Iptek menjadi kata kunci. Pak Habibie akan dapat leluasa tanpa jebakan protokoler.
Terima kasih
Setelah memberi tahu ke pemimpin Harian Merdeka, saya memacu Vespa PS ke kantor BPPT Jalan MH Thamrin. Pikiran masih tidak menentu. Tapi saya siap terhadap berbagai kemungkinan. Saya memarkir Vespa di gedung belakang. Masih ada waktu sekitar setengah jam, cukup untuk mengeringkan keringat dan menyisir rambut yang awut-awutan di toilet.
Kurang dari sepuluh menit, saya sudah di ruang tunggu lantai empat BPPT. Pak Roem Hussain sudah menunggu. Dia tidak bercerita apa-apa. Tepat pukul 17.00, pintu dibuka. Saya dipersilakan masuk.
Saya sering di ruangan ini. Meja penuh replika pesawat, buku-buku berserakan di bawah meja. Saya ingat, Pak Habibie pernah marah pada stafnya karena merapihkan buku-buku yang berserakan. Buku-buku itu sengaja dibiarkan berserakan sebab ada bagian yang sedang dibaca dan ditandai.
Saya sendiri di ruangan yang sesak ini. Pak Habibie di ruangan istrahat. Tidak lama, Pak Habibie masuk ke ruang kerja, tempat saya menanti. Wajahnya cerah dan seperti biasa kami bersalamaan dan adu pipi.
“Asro …, terima kasih. Tajuk Merdeka hari ini bagus sekali …”
Ini kalimat pembuka. Saya masih menunggu kalimat berikutnya.
“Pagi tadi, saya bertemu Pak Harto, saya bacakan tajuk Merdeka. Pak Harto setuju padangan Merdeka. Itu yang beneer …,” lanjut Pak Habibie.
Plong. Seperti kerikil baru lepas dari sepatu. Suasana menjadi cair.
Pak Habibie – yang saat itu berpuasa Senin-Kamis – bersemangat menceritakan pertemuannya dengan Pak Harto dan kesalahpahaman banyak orang, seakan banyaknya teknokrat anggota ICMI di Senayan, bagian dari siyasahnya menjadi Wakil Presiden. Bagi Pak Habibie, tajuk Merdeka itu seakan jawaban atas kesalahpahaman tersebut.
Sambil menggerakkan tagannya – kebiasaan Pak Habibie jika bersemangat — saya mengambil kesempatan menanyakan soal-soal politik, yang saat itu sensitif, di antaranya pertarungan di kabinet, juga berbagai fitnah dan hambatan yang dialaminya. Pak Habibie terbuka menceritakannya.
Magrib, saya pamit. Hari-hari berikutnya, suhu politik menjelang Sidang Umum MPR, semakin hangat. Pro-kontra terjadi sangat tajam. Bertahun-tahun.
Pada September 1994, saya diangkat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Namun tidak lama, tujuh bulan kemudian, tepatnya Maret 1995, akhir Ramadhan 1415 H, keluar surat pemecatan sekaligus kepada kami, yakni Kosasih Kamil (Wakil Pemimpin Umum), Agus Salim Suhana (Pemred), saya (Wakil Pemred), Neta’s Pane (Redaktur Pelaksana), dan Triyono Wahyudi (Wakil Redpel).
Beberapa redaktur lainnya, karena solidaritas, menyatakan mundur, di antaranya Syahdanur AM, Haryono, Anang Aenal Yaqin, dan Aries Widodo. Sejumlah reporter juga mundur. Kami mengadukan soal ini pada PWI Jaya, yang diterima dan didukung Tarman Azzam dan Ilham Bintang.
Tidak jelas alasan sesungguhnya pemecatan tersebut. Ini menimbulkan tafsir beberapa di antara kami, yang menyebutkan bahwa pemecatan ini bagian dari polarisasi politik saat itu. Wallahu a’lam bishawab.
Harian Merdeka – dengan motto Berpikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka — tetap kami kenang sebagai kampus luar biasa, tempat kami digembleng, hingga kini.
Jakarta, 14 Februari 2022.
