Batu Bara, Rienews.co.id
100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam skala besar. Namun, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut banyak menuai polemik dan kritik. Salah satunya datang dari Tokoh Pemuda Batu Bara, Arya Syah,SH., yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Orca Mega Karya. Ia mengkritisi kebijakan efisiensi tersebut diduga akan menimbulkan masalah baru dalam tatanan ekosistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya selaku pimpinan PT. Orca Mega Karya sangat mengharapkan agar pemerintah dapat segera mengambil langkah antisipatif untuk mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut,” kata Direktur Utama PT. Orca Mega Karya, Arya Syah,SH., sebagaimana keterangan diterima di Lima Puluh, Batu Bara, Sabtu (15/02/2025).
Dia menyampaikan bahwa antisipasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara perlu dilakukan pemerintah sehingga tidak berdampak terutama pengurangan pekerja secara masif.
Pria yang akrab disapa Arya Syah itu pun memprediksi, akan terjadi degradasi ekosistem ekonomi seperti purchasing power atau daya beli masyarakat yang akan semakin turun, tentu hal ini berpotensi terjadi karena pendapatan masyarakat dinilai akan turun akibat kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran akan mendegradasi program kerja kementerian, hal tersebut sangat berbahaya ketika program kementerian tersebut berdampak langsung kepada kelompok masyarakat di akar rumput.
“Seperti perbaikan sarana infrastruktur, transportasi jalan raya, jembatan, degradasi produksi pertanian dan pangan sektor usaha kecil menengah, koperasi, karena program penyuluhan dan pemberian bantuan yang mengalami penurunan”, jelasnya.
Oleh karena itu PT. Orca Mega Karya mengharapkan agar pemerintah dapat segera mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut terutama pengurangan secara masif para pekerja honorer yang ada di lembaga pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Layanan Umum (BLU) yang diprediksi akan semakin masif jumlahnya.
(ASD)